Analisis Yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren: studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Munawaroh, Siti Prapti (2018) Analisis Yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren: studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Prapti Munawaroh_C71214061.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Dikarenakan Istri Akan Dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)” yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami pada putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren (studi putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas? Data penelitian dihimpun dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan teknik organizing untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan Istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren adalah berdasarkan dalil syar’i yang terdapat dalam AlQur’an surat An-Nisa ayat 3 dan terpenuhinya syarat komulatif pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, Berdasarkan Analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami dikarenakan istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren studi putusan nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas alasan poligami karena istri akan dijadikan pengasuh pondok pesantren bukanlah alasan yang relevan bagi seorang suami untuk menikah lagi (berpoligami), dan seharusnya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan: Pertama, bagi hakim untuk mempertimbangkan kembali mafsadah dan maslahat dalam memutuskan perkara yang sama seperti dalam putusan ini. Kedua, untuk masyarakat yang ingin berpoligami, hendaknya berpikir terlebih dahulu mengenai baik buruknya dalam poligami agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Apalagi yang sebelumnya telah menikah siri, karna tidak semua permohonan izin poligami selalu dikabulkan.