Implementasi peraturan daerah nomor IX tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;studi kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ridwan, Asrifia (2019) Implementasi peraturan daerah nomor IX tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;studi kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Asrifia Ridwan_171215014.pdf
Download (16MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan memahami implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. (2) untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan atau dikenal a model of the policy implementation process (model proses implementasi kebijakan) Donald van Meter dan Carl van Horn serta Teori Pendekatan Kepatuhan dan Faktual yang digagas oleh Randall B Ripley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat utama sumber penghasilan daerah masih belum optimal. Meskipun dalam tahun 2014 (170,75%), 2015 (107,49%) dan 2016 (115,07%) realisasi akhir melebihi target dan tahun 2017 terjadi peningkatan target. Akan tetapi, kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014-2017 belum mencapai 1%. Kontribusi retribusi parkir tepi jalan terhadap PAD dari tahun 2014-2017 terbanyak berada di tahun 2014 sebesar 0,189%. Faktor pendukung kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan adalah letak yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan melalui program sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini adalah SDM yang rendah, kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum, adanya pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak, dan pengaruh kultur budaya setempat.