Politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zainullah, Hozin (2019) Politik luar negeri Indonesia Bebas Aktif dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Hozin Zainullah_E04213034.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis kemanusiaan di Myanmar serta keterlibatan secara aktif pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam upaya penyelesaian krisis tersebut. Untuk memfokuskan pembahasan, peneliti mengkhusus kajian pada bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap isu Rohingya dan bagaimana Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerjemahkan prinsip bebas-aktif di dalam kebijakan luar negeri dalam merespon isu Rohingya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatana kualitatif, kemudian diperkuat dengan penelusuran data melalui sumber primer, dalam hal ini Direktur dan Wakil Direktur Asia Tenggara Direktorat Jenderal Asia Pasifikdan Afrika Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara, dan diperkuat dengan sumber sekunder berupa buku, laporan penelitian-penelitian terkait, maupun informasi media massa. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan konsep kebijakan luar negeri perspektif K.J. Holsti sebagai instrumen analisis untuk mengungkap dan menjawab dua pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses riset yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta, bahwa: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, meliputi: 1) national interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia menyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2) kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3) proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4) ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5) tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) faktor pengambil keputusan, yaitu pertimbangan rasional seorang Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang berkarakter populis dan berlatar belakang pengusaha. Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya menggambarkan bagaimana pemerintah Jokowi menerjemahkan prinsip bebas-aktif, yaitu dengan tidak bergantung kepada kepentingan negara-negara the big power dalam dinamika konflik di Myanmar. Upaya dan langkah pemerintah Indonesia adalah dengan bersikap moderat dan tidak setengah hati dalam merealisasikan kebijakan luar negeri melalui komitmen tinggi dan konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara menyeluruh.