Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda. tentang status hak asuh Anak Adopsi pasca perceraian

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ar Romadlony, Moch. Sulthon (2011) Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda. tentang status hak asuh Anak Adopsi pasca perceraian. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moch. Sulthon Ar Romadlony_C01206033.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30938

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Guna menjawab pennasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melal ui dokumentasi dan interview atau wawancara, dokwnentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian serta dasar hukum hakim tentang hak asuh anak adopsi pasca perceraian, kemudian dianalisis dengan huktnn Islam yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan mengabulkan perkara perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak asuh anak angkat berpedoman dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara hak asuh anak adopsi kepada ibu angkatnya sangat relevan dengan hukwn Acara perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun disini hakim jangan begitu saja menyerahkan pemilihan kepada anak untuk pengasuh kecuali setelah mengadakan musyawarah terlebih dahulu mana yang lebih maslahah bagi anak itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada para pihak yang terkait terutama bagi Para hakim hendaknya benar-benar mendalami dan mempertimbangkan dalam pengambilan keput usannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan salah satu pihak yang berseteru. Dalam hukum islam juga yang lebih penting adalah dilihat dari kemaslahatan anak itu sendiri, meskipun yang lebih berhak atas pengasuhan anak adalah ibu. Apabila ibu dipandang tidak mampu karena suatu sebab sehingga terlarang haknya untuk diutamakan, maka hakim dapat memberikan pengasuhan itu kepada selain ibu. Karena pemeliharaan anak merupakan suatu penguasaan yang didalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasainya.