Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman: studi direktori Mahkamah Agung putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ismayantiningsih, Ani (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman: studi direktori Mahkamah Agung putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ani Ismayantiningsih_C93215045.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Direktori Mahkamah Agung Putusan No. 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt) ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt?. Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan di analisis menurut Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 165/Pid.Sus/2016/Pn.Amt sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam tentang ta’zīr yaitu terdakwa dihukum pidana penjara dan denda, dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai hakim majelis akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya aparat penegak hukum, terutama hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan suatu perkara dengan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat berdampak baik secara preventif, represif, kuratif, dan edukatif.