Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Restiani, Fitri (2019) Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fitri Restiani_C02215021.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Pertama, bagaimana praktik akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan? Kedua, bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik Akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan?.Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di BPRS Magetan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta empiris tentang akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dan selanjutnya dianalisis dengan konsep Murabahah bil Wakalah dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, operasional akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dalam praktiknya tidak menerapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan kewenangan atau mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad Wakalah, artinya perjanjian Murabahah bil Wakalah dilakukan secara bersamaan. Kedua, berdasarkan ketentuan hukum Islam, operasional akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan akadnya fasid, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya obyek saat akad berlangsung dan praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah sebagaimana tercantum pada ketentuan umum poin 9 yang menyatakan bahwa “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.”Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak BPRS Magetan dapat menerapkan sistem pembiayaan Murabahah bil Wakalah dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi BPRS Magetan.