Analisis Hukum Islam Terhadap Harta yang Diklaim sebagai harta bersama / Gono-Gini: studi tentang putusan pengadilan agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmawati, Yuni (2011) Analisis Hukum Islam Terhadap Harta yang Diklaim sebagai harta bersama / Gono-Gini: studi tentang putusan pengadilan agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA. Tuban. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yuni Rahmawati_C01206075.pdf
Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklaim Sebagai Harta Bersama I Gono-Gini (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tban). penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana keputusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn, dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban pada perkara No. 0930/Pdt .G/2008/PA. Tbn. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis .Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang ditunjang dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum acara, hakim Pengadilan Agama Tuban telah menggunakan ketentuan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Demikian juga sepanjang menyangkut alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Merujuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 Jo Pasal 50 beserta penjelasannya, KHI pasal 85, 86 dan 87 serta Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 seharusnya Pengadilan Agama Tuban bukan hanya berhenti pada menjawab pertanyaan apakah harta-harta yang dipersengketakan termasuk harta bersama atau bukan. Lebih dari itu juga mengabulkan permohonan Tergugat untuk mengembalikan tanah persawahan/pekarangan yang selama ini telah dikuasainya kepada ibu tergugat yaitu Sarmiatun. Pengadilan termasuk Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara, harus mengakhiri dan menyelesaikan perkara tersebut serta memenuhi prinsip keadilan (gerechmatigheid), kemanfaatan (doelmatigheid) dan kepastian hukum (rechtmatigheid). Hakim apabila perlu dapat mengesampingkan atau meninggalkan aturan hukum (norma huk:um), demi tegaknya rasa keadilan masyarakat. Kepada masyarakat umum, khususnya umat Islam agar membudayakan untuk tertib administrasi terkait dengan perpindahan kepemilikan, agar apabila suatu hari terjadi masalah menyangkut hukum menjadi jelas status hukumnya .