Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami dikarenakan Isteri telah Steril: studi putusan No. 879/Pdt.G/2009.PA.Sby.di pengadilan agama surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syarifuddin, Fahrul (2011) Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami dikarenakan Isteri telah Steril: studi putusan No. 879/Pdt.G/2009.PA.Sby.di pengadilan agama surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fahrul Syarifuddin_C01206098.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini adalah basil studi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami karena isteri telah steril (Studi Putusan No.879/Pdt.G/2009/P A.Shy. Di Pengadilan Agama Surabaya)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah (1) Bagaimana dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/P A.Shy. Di Pengadilan Agama Surabaya?.Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum, kemudian mengalisisnya dengan dalil-dalil syar'i, dan pandangan para fuqaha' unt uk memperjelas kesimpulannya . Dari basil analisis, dapat disimpulkan, pertama, Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengbulkan izin poligami karena isteri telah steril adalah, dengan menggunakan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: ''isteri tidak dapat mempunyai keturunan •; dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam mengabulkan Putusan poligami tersebut, Hakim tclah sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, Akan tetapi dalam isi putusan tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terrnohon telah memberikan pemohon seorang anak, hanya saja tennohon (isteri) telah melakukan sterilisasi tubektomi, atas dasar izin dari pemohon (suami) sendiri. Kedua, Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus izin poligami karena isteri steril belum sesuai dengan hukum Islam, karena praktek poligami menurut hukum Islam, boleh dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat. Sedangkan, dalam kasus ini Hakim tidak mempertimbangkan adanya kesengajaan sterilisasi yang dilakukan oleh isteri atas izin dari suami, serta Hakim juga tidak mempertimbangkan keselamatan jiwa (hifiu al-nafs) bagi calon isteri kedua pemohon, karena calon isteri kedua pemohon telah berumur 39 tahun, yang jika ditinjau secara medis dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Bagi suami yang hendak melakukan poligami dipersilahkan, akan tetapi syarat-syarat dari Undang-Undang Negara dan juga agama harus terlebih dahulu dipenuhi, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pengadilan Agama, sebaiknya membatasi dan mempersulit keinginan suami yang ingin melakukan poligami, karena poligami hanya diperuntukkan bagi suami dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat, baik darurat secara individu, maupun secara sosial, bukan unt uk segala kondisi.