Penerapan Klausula Baku pada Proses Penerbitan Kartu kredit Bank BNI Syaariah Hasanah card: analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rachmaliana, lailiya (2011) Penerapan Klausula Baku pada Proses Penerbitan Kartu kredit Bank BNI Syaariah Hasanah card: analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lailiya Rachmaliana_C02207047.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil pcnclitian lapangan (field Research) yang bcrjudul PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT HASANAH CARD ANALISIS UNDANG-UNDANCi PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM. masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: I. Bagaimana penerapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit bni syariah hasanah card ditinjau dari uu perlindungan konsumen. 2. Bagaimana penerapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit bni syariah hasanah card ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik observasi wawancara, kepustakaan, dokumentasi, kemudian di analisis dengan menggunakan pola piker induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang perlindungan dan Hukum Islam. Dari hasil penelitian ditemukan hahwasanya peneerapan klausula buku di Bank BNI Syariah masih belum sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1998 ayal (1) yang mengatur larangan pencatuman klausula baku yang mana disetiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang tclah dipcrsiapkan terlcbih dahulu secara sepihak olch pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumcn dan pcrjanjian yang mengikat dan wajib dipcnuhi olch konsumen. Sehingga konsumcn hanya bisa mematuhi, mcncriman dan menolak. Adapun penerapan klausula haku di Bank BNI Syariah masih hclum scsuai dcngan
kctcntuan hukum Islam pada asas Al Hurriyah (kebebasan) mcrupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum pc1janjian. Pihak pihak yang melakukan akad mcmpunyai kcbcbasan unt uk mcmbuat pcrjanjian (Freedom of making contract), baik dari segi yang dipcrjanjikan (objck pcrjanjian) maupun mcnentukan persyaratan-pcrsyaratan lain, tcrmasuk menentukan cara-cara pcnyclcsaian bila tcrjadi sengketa. Kebebasan mencantumkan pcrsyaratan ini dibcnarkan selama tidak bcrtcntangan dcngan kctcnt uan syariah Islam. Asas ini j uga mcnghindari scmua bent uk paksaan, tckanan dan pcnipuun dari pihak manapun.Dari pcnclitian di alas yang mcnjclaskan tcnlang pcnernpan klausulat baku di Bank BNI Syariah adalah dilarang karena belum sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dan hokum Islam.