Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan Program Raskin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sulistiyowati, Defit (2011) Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan Program Raskin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Defit Sulistiyowati_C02207062.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32113

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bert ujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktek penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir induktif. Dari hasil penelitian yaitu bahwa pihak yang melakukan penarikan upah yaitu petugas balai Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dalam pemberian upah kepada kuli pengangkut beras Raskin itu tergant ung dari jumlah yang didapat dari iuran/pembayaran masyarakat miskin saat pengambilan beras raskin. Saat pengambilan bcras Raskin warga miskin dikcnai tarikan scbcsar Rp. 25.000 dalam setiap satu karung beras Raskin yang jumlahnya 15 kg. Jadi jumlah upah yang didapat kuli bisa dihitung dari jumlah banyak sedikitnya hasil dari pembayaran beras Raskin itu sendiri. Jangka waktu pemberian upah untuk kuli pengkul beras Raskin kadang diberikan saat pekerjaan telah selesai kadang juga minimal sampai 1 minggu baru mendapat kan bayaran atau upahnya. Biasanya apabila ada keterlambatan pemberian upah itu dikarenakan pendapatan pembayaran dari beras Raskin itu sendiri belum mencukupi untuk diberikan kepada kuli pengkut beras Raskin. Melalui pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa praktek penarikan upah terhadap implementasi kebijakan program Raskin tersebut boleh diiakukan. Dilinjau dari segi hukum Islamnya telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hulcum Islam yaitu syarat ujrah dan rukun dari ujrah. Sebagaimana akad yang digunakan para pihak petugas balai desa Glodog dengan masyarakat Glodog yang terlibat da1am program Raskin bukumnya sah dan tidak •bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dalam perjanjian, Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada petugas Balai desa Glodog untuk lebih mempertimbangkan rasa keadilan dan hak dari para warga miskin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dan dalam pemberian upah kepada kuli harap tepat waktu dan tidak menunda-nunda pemberian upah tersebut. Serta biaya distribusi harus dijelaskan berapa upah yang didapat para kuli agar ada kejelasan.