Akad Sewa pada Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (Arrum) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya: analisis konsep Ar-Rahn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mauidhoh, Hidayah (2010) Akad Sewa pada Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (Arrum) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya: analisis konsep Ar-Rahn. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hidayah Mauidhoh_C02206090.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini yang berjudul "AKAD SEWA PADA PEMBIAYAAN AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA (ANALISIS KONSEP AR-RAHN)" adalah basil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan akad sewa pada pembiayaan Ar rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya? Dan bagaimana analisis akad sewa pada transaksi tersebut?. Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, interview dan dokwnentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, analisis dan verifikasi yaitu pemaparan secara umum tentang aplikasi produk ARRUM menggunakan akad sewa yang kemudian dilanjutkan dengan mengklarifikasikan aplikasi gadai tersebut berdasarkan norma-norma hukum dengan memperhatikan masing-masing aspek yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad sewa pada produk ARRUM. Akad sewa tersebut menerangkan bahwa pihak murtahln tidak menyebutkan objek dari akad sewa tersebut sehingga dari pihak rihin menganggap bahwa pembayaran larif ijirah tersebut adalah merupakan pcmbayaran bunga. karcna pcnycrahan barang gadai menggunakan jaminan fidusia (penyerahan barangnya atas dasar kcpcrcayaan)'9 barang gadai masih tetap di tangan rihin dan persyaratan unt uk mcndapatkan pembiayaan ARRUM ini cukup dengan menyerahkan BPKB. Dari hasi1 penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pegadaian syariah menggunakan akad sewa pada produk ARRUM, pengambilan tarif ijirali tersebut adalah sebagai biaya atas jasa simpanan barang gadai yang disediakan murtahln dan dibebankan kepada rihin, hal ini dibolehkan selama masih dalam ketent uan yang wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi.