Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Baragun Aset Apabila Terjadi Pailit

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sani, M. Zakiyuddin (2011) Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Baragun Aset Apabila Terjadi Pailit. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Zakiyuddin Sani_C02206117.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah basil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana kedudukan hukum pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atas aset jaminan yang didaftarkan atas nama kreditur awal? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap aset yang disekuritisasi apabila terjadi kepailitan yang sebelumnya aset tersebut telah dijual putus (true sale)? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hak kepemilikan pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset apabila terjadi pailit?. Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis-deskriptif. Berdasarkan basil pengumpulan dan analisis data, telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain adanya Kontrak Investasi kolektif EBA adalah surat utang yang diterbitkan oleh Originator dimana menggunakan transaksi pengalihan piutang yang didalamnya terdapat 4 pelaku pendukung. Dimana dapat disimpulkan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut : Kedudukan hukum pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Efek Beragun Aset atas aset jaminan yang didaftarkan atas nama kreditur awal (Originator) kepada kantor pertanahan tetap sah menurut hukum Islam. Karena antara kreditur kedua (investor pemegang unit penyertaan) dengan kreditur awal telah terjadi akad pengalihan piutang (Hiwalah). Meskipun pengalihan utang tersebut tak didaftarkan dalam kantor pertanahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang Akibat hukum terhadap aset yang disekuritisasi apabila terjadi kepailitan yang sebelumnya aset tersebut telah dijual putus (True sale) diatur dalam hukum Islam aset itu telah beralih kepada pihak Investor pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset karena sebagaimana jika dikaitkan dengan kepailitan, karena hak piutang telah dialihkan kepada kreditur kedua (investor), maka apabila debitur asal pailit, maka kreditur kedua (investor) berhak mendapat pelunasan atas penjualan aset yang ada pada debitur asal. Meskipun dalam undang-undang pertanahan jaminan masih terdaftar atas nama kreditur awal. Adapun Jika ditinjau dari hukum Islam terhadap status hak kepemilikan pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif efek beragun aset jika terjadi kepailitan terhadap debitur asal, hak kepemilikan unit penyertaan kontrak infestasi kolektif efek beragun aset dimana dalam hak kepemilikan oleh kreditur kedua (investor) terhadap unit penyertaan kontrak investasi kolektif efek beragun aset adalah sah menurut hukum Islam. Karena dari transaksi pengalihan utang (Hiwalah) pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset telah memenuhi syarat keabsahannya menurut hukum Islam, yakni bahwa pengalihan piutang itu sah karena telah memenuhi semua syarat karena hak piutang telah dialihkan kepada kreditur kedua (investor), maka apabila debitur asal pailit, maka kreditur kedua (investor) berhak mendapat pelunasan atas penjualan aset yang ada pada debitur.Sejalan dengan persoalan di ada bebrapa saran dari penulis Kepada para pihak yang berkepentingan dengan penggllllaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragllll Aset baik debitur,Kreditur awal, investor dan pelaku yang terkait hendaknya benar-benar memahami landasan hukum terkait penggunaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Kepada pihak yang menerbitkan Undang Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap investor untuk meningkatkan produk hukum yang berkaitan dengan perpindahan terhadap hak tanggllllgan khususnya yang berkaitan dengan jaminan benda tak bergerak dikaitkan dengan perdagangan efek.