Tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak Progresif Kendaraan bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6(1.b) di Provinsi Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Gultom, Horas Bangga (2011) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak Progresif Kendaraan bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6(1.b) di Provinsi Jawa Timur. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Horas Bangga Gultom_C03304072.pdf
Download (779kB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32336

Abstract

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 (1.b) di Provinsi Jawa Timur ini merupakan kajian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6(1.b) di Provinsi Jawa Timur. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pajak progresif kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6(1.b) di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini adalah dengan cara studi pustaka (bibliographic research), dari studi pustaka penggalian data yang dilakukan melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading). Sejalan dengan kesimpulan: pertama, dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah disebutkan batasan maksimal besaran tarif pajak progresif 3,5%. Kedua Ketentuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan konsep keadilan. Diharapkan bagi para pembuat undang-undang, dalam merumuskan peraturan haruslah lebih memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak, dan tidak menimbulkan kerancuan agar tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran (fitnah). hal semacam ini bisa membuka peluang bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidakjelasan peraturan seperti ini untuk berbuat curang demi memperoleh keuntungan yang banyak.