Persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari fiqh siyasah dan coattail effect

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ridwan, Ridwan (2019) Persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari fiqh siyasah dan coattail effect. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ridwan_C95215100.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari fiqh siyasah dan coattail effect. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, pertama, bagaimana persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kedua, bagaimana persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) ditinjau dari fiqh siyasah dan coattail effect. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif (normative law reseach) dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) penulis perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yakni data hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama, persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional yang diperoleh dari pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Oleh karena itu, partai politik harus memenuhi syarat ambang batas agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, dalam fiqh siyasah persyaratan seseorang dapat diajukan sebagai kepala negara/pemimpin (imam) harus berasal dari suku Quraisy tetapi saat ini tidak berlaku mutlak karena telah diperbolehkan menjadi pemimpin tidak harus dari suku Quraisy untuk menghilangkan rasa ashabiyah. Sedangkan dalam persyaratan seseorang dapat diajukan sebagai kepala negara/presiden harus memenuhi persyaratan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, setelah ditelaah secara mendalam apabila dalam suatu hukum belum mengatur ketentuan secara jelas maka dikembalikan pada hukum asalnya sehingga keduanya sama-sama sesuai dan diperbolehkan. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 menimbulkan coattail effect di mana partai poitik akan berbondong-bondong berebut efek ekor jas (coattail effect) dari calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung, untuk mendongkrak suara partai pengusung. Seharusnya rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengesampingkan hak-hak partai politik baru, yang berkontestasi dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden setelah diberlakukan sistem Pemilu serentak tahun 2019.