This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Masfufah, Masfufah (2011) Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Masfufah_C02207122.pdf Download (4MB) |
Abstract
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan,guna menjawab pertanyaan Bagaimana praktik pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana BOS di SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengunakan pendekatan deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu mengumpulkan informasi sesui dengan yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengalihan fungsi yang ada di SD Al Huda Full Day School Wadung Asri Waru Sidoarjo adalah berupa pembelian 5 paket komputer lebih dari batasan yaitu 1 set, membeli alat audio visual, penambahan honor pendidik dan masih mewajibkan anak didik membayar SPP secara penuh, hal tersebut dilakukan berdasarkan kemaslahatan bersama dalam kelangsungan terciptanya pendidikan yang bermutu, sebab dana yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan perbulan dengan sedikitnya pemasukan. Praktik tersebut ditinjau dari segi Hukum Islam dihukumi sah sebab syarat yang diberikan pemerintah berdampak pada mafsadah yang berupa pembatasan penggunaan dana BOS dan larangannya dengan minimnya dana yang diberikan. Sedangkan pengalihan tersebut menghindari mafsadah dan menciptakan kemaslahatan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, segala instansi atau lembaga hendaklah selalu mengedepankan sifat amanah. Sebab sifat itulah Rasulallah mendapatkan kemudahan dalam berdakwah mengambil hati masyarakat bukan dengan janji yang tiada rupa Jika sebuah sifat amanah sudah tertanam pada individu manusia maka bagaimana caranya ia berlaku bijak, sebab kebijakan itu dinamakan bijak jika tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau bisa disebut kebijakan yang didasarkan pada kepentingan umum, dengan kata lain kebijakan pemerintah pada dana BOS telah memberatkan bagi instansi atau lembaga pendidikan yang butuh pembiayaan lebih tinggi dengan tidak diperbolehkannya menarik iuran untuk operasional sekolah dan pengembangan mutu pendidikan siswa.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Keuangan > Keuangan - Manajemen | ||||||
Keywords: | Pengalihan fungsi; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); pengelolaan keuangan | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||
Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 05 Jul 2019 07:43 | ||||||
Last Modified: | 05 Jul 2019 07:43 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/32457 |
Actions (login required)
View Item |