Studi analisis hukum perdata Islam terhadap akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ramayanti, Tri (2010) Studi analisis hukum perdata Islam terhadap akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Engd thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Tri Ramayanti_C03304026.pdf
Download (3MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32526

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Studi Analisis Hukum Perdata Islam terhadap akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan, bagaimana akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis Hukum Perdata Islam terhadap akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Kecamatan Kabupaten Lamongan. Data penelitian dihimpun melalui interview/wawancara, observasi langsung, dan telaah pustaka, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi, induktif dan verifikatif. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan data dari lapangan berupa hasil wawancara dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan sistem Arealan, dan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Keacamatan Madan kabupaten Lamongan yang terjadi dengan Sigat lisan. Kedua, adanya pembayaran yang dilakukan diluar akad seperti peinbayaran penjaga air. dan penyitaan subsidi pupuk jika terlambat membayar uang sewa oleh pengurus Himpunan Pengguna Air (Ripa). Selanjutnya hasil analisis dari segi hukum Islam, menyatakan bahwa akad sewa dalam sistem Arealan di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan bertentangan dengan hukum Islam sebab akadnya tidak jelas. Pada dasarnya sistem Arealan itu diperbolehkan karena sesuai dengan aturan Islam, yang tidak diperbolehkannya karena adanya ketidakjelasan dalam akadnya. Adapun saran yang disampaikan penulis antara lain, diharapkan agar pelaku sewa yaitu masyarakat Desa Pangean dengan pengurus Hipa setempat untuk memperjelas aturan-aturan dalam akad sewa khususnya dalam sistem Arealan. Jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari.