Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Tranksaksi Musyarakah pada di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jayanti, Putri Dewi (2019) Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Tranksaksi Musyarakah pada di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Putri Dewi Jayanti_C02215059.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam skripsi ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami,mengetahui penyebab terjadinya sengketa akad musyarakah pada Bank Muamalah Indonesia, mengetahui yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam mengadili No. 749/Pdt.G/20015/PA.Ska Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang wanprestasi dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska dalam hal akad musyarakah yang menyebabkan terjadinya lelang lalu dianalisa menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa yang pertama, penyebab sengketa akad musyarakah pada Bank Muamalah cabang Surakarta yaitu pada dasarnya dalam akad musyarakah tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Namun, kelemahan pada Bank Muamalah ini belum terlalu paham bagaimana jenis akad musyarakah yang akan digunakan kepada nasabahnya sehingga muncul adanya kesalah fahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut. Kedua, yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengadili perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska tentang dilelangkannya barang jaminan dari akad musyarakah dan ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil secara meteriil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta’wih). Namun dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangannya. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bank Muamalah Indonesia dengan nasabahnya yang berakhir dengan tindakan wanprestasi ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad musyarakah dan akhirnya PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk melelangkan barang jaminan dari akad musyarakah tersebut. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis musyarakah apa yang akan diimplementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat s}ighat al-aqdi yang menjadi rukun dalam akad musyarakah ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis musyarakah yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis musyarakah dalam perjanjian pembiayaan ini adalah syirkah ‘Inan (serikat modal). Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar Bank Muamalah Indonesia dalam menuliskan akad pun harus jelas bentuk dan jenis akadnya. Agar tidak terjadi kesalah fahaman antara debitur dan kreditur.