Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nasa, Aina Aridhotun (2019) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aina Aridhotun Nasa_C92215146.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah untuk menjawab Bagaimana Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah dan bagimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan dua data penelitian yaitu data primer dan sekunder melalui dokumentasi dan kepustakaan. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek syariah dengan melalui proses-proses tertentu, dengan melihat kriteria atau persyaratan pendaftaran sebagai Efek syariah apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah melalui Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham oleh kedua Perseroan PT. Cottonindo Ariesta Tbk. dan PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Menurut analisis Hukum Islam dengan menggunakan dua pisau pandangan yaitu fath} adh-dhari<'ah dan pasar modal syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 bahwa penetapan OJK atas saham KPAS dan SKRN telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak terdapat kemudharatan bagi umat manusia tetapi menimbulkan kebaikan serta manfaat bagi kehidupan manusia. Penulis mengharapkan untuk kedua Perseroan supaya lebih mengedepankan untuk membuat perjanjian dengan lembaga keuangan dan asuransi yang berbasis syariah. Agar tidak ada subhat dalam harta atau saham yang akan dikeluarkan oleh kedua Perseroan tersebut.