Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Kampanye Hitam dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suhli, Suhli (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Kampanye Hitam dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Suhli_C93215114.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana kampanye hitam dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu” ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep kampanye hitam menurut Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 dan Hukum Pidana Islam? Dan bagaimana Hukuman bagi pelaku kampanye hitam menurut Hukum Pidana Islam ? Model riset yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading), yang selanjutnya disusun dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, konsep yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang terkait dengan kampanye Hitam adalah Ghi>bah dan Nami> mah , dimana keduanya merupakan perbuatan yang perlu dijauhi karena sangat jelas larangannya dalam Islam. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 280 menjelaskan perihal larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kampanye Pemilu, sedangkan sanksinya dijelaskan dalam pasal 521 dimana hukuman bagi pelaku kampanye hitam adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, sementara kampanye hitam dalam Hukum Pidana Islam dihukumi ta ’ z i> r . Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak disarankan agar mengedepankan etika dalam hal berkampanye, kampanye merupakan hal yang lumrah di Negara demokrasi selama masih menaati aturan-aturan Hukum yang berlaku. Semua ini tidak lain agar masyarakat bisa terdidik dalam hal bersosial maupun berpolitik.