Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Choiroh, Nur (2019) Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Choiroh_C02215056.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan dalil-dalil Alquran dan Hadis tentang qard} dan Riba> yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal awal yang digunakan dalam transaksi hutang piutang tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah. Dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan BUMDes terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak atas tambahan pembayaran hutang, artinya pihak BUMDes mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hasil analisa melalui hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak diperbolehkan, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat adalah riba, hukum riba adalah haram. Meskipun terdapat tambahan baik nasabah pinjaman konsumtif maupun produktif tidak berdampak buruk pada perekonomian mereka dan keduanya merasa saling diuntungkan. Namun, tambahan atas pembayaran hutang tersebut tidak sesuai dengan konsep akad qard} yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan supaya pihak BUMDes menghentikan pelaksanaan akad simpan pinjam ini dengan memungut riba, kemudian menggantikannya dengan akad kerjasama mudharabah mutlaqah maupun muqayyadah dan akad jual beli murabahah. Dengan adanya akad-akad tersebut di atas dapat pula pihak BUMDes mengalihkan lembaganya pada lembaga yang berbasis syariah, hal ini mengingat bahwa mayoritas masyarakat Desa Brudu mayoritas beragama Islam.