Analisis Fiqh Siyasah dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa terhadap alih fungsi tanah kas Desa di Gayam Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sabnabilla, Aulia Gigih Sofie (2019) Analisis Fiqh Siyasah dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa terhadap alih fungsi tanah kas Desa di Gayam Bojonegoro. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aulia Gigih Sofie Sabnabilla_C95215074.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro? 2) Bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro? 3) Bagaimana analisis Permendagri No.1 Tahun 2016 terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro ? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, pertama, Pengumpulan data, yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama,tanah kas desa digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kedua, dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016. Tanah Kas Desa Gayam yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki luas sekitar 128,538m2 dengan nilai appraisal Rp 73,167,290,000, diganti dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah dengannilai total appraisal Rp 73,021,988,100.Ketiga, berkaitan dengan tinjauan FiqhSiya>sah yakni Al-Sulthah al-Tanfidiyyah yakni melaksanakan undang-undang, dalam hal ini pemerintah Desa Gayam tidak melaksanakan undang-undang dengan baik.Siyasah maliyah yakni Baitul Mal yang bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni pemasukan ataupun pengeluaran pemerintah desa, pemerintah Desa Gayam Bojonegoro sudah melaksanakan dengan baik.Pemasukan dari lelang tanah kas desa digunakan untuk pembangunan desa. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepadaPemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih memperhatikan peraturan maupun undang-undang tentang pengelolaan aset Desa agar lebih sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang ada.