Analisis hukum Islam terhadap konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bilqis, Bilqis (2019) Analisis hukum Islam terhadap konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bilqis_C91215110.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data-data berupa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori kesehatan pra nikah, kemudian dikaitkan dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 dan dianalisis dengan hukum Islam. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 merupakan kebijakan dari pemerintah dikhususkan bagi masyarakat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang akan menikah untuk memeriksakan kesehatan baik kesehatan reproduksi maupun kesehatan secara keseluruhan serta kebijakan tersebut harus dijalankan untuk menjamin kesejahteraan keluarga dan menjaga keturunan supaya terlahir dengan sehat nantinya, sehingga visi misi dari Peraturan Gubernur tersebut dirasa sejalan dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan teori prinsip dan karakteristik hukum Islam, serta tentunya adanya mas{lah{ah di dalamnya yang terlihat pada tujuannya yaitu membentuk generasi penerus atau keturunan para calon pengantin memiliki kesehatan yang bagus dan prima, yang dalam hal ini sesuai dengan maqasi{d shari’ah yaitu memelihara keturunan (Hifz}u al-Nasl). Dari uraian diatas, ketika teori dibentuknya kebijakan pemerintah tentang kewajiban konseling dan pemeriksaan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sudah duji dan sejalan dengan hukum Islam, maka pelaksanannya (pihak-pihak terkait dan aturan) pun diharapkan sesuai berdasarkan yang sudah diatur di dalamnya supaya antara teori dan praktek sejalan dengan hukum Islam.