Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Oryntasari, Kirana Dara (2019) Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Kirana Dara Oryntasari_C92215166.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo” untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode dekriptif dan kesimpulannya diambil dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Praktik sewa menyewa lahan yang merupakan fasum (fasilitas umum) kepemilikan warga Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 di kawasan Gading Fajar Sidoarjo dilakukan tanpa ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain itu dalam pelaksanaannya, para PKL diwajibkan untuk membayar uang sewa yang jumlahnya sesuai dengan keluasan area lapak masing-masing. Apabila terjadi sengketa/wanprestasi diselesaikan dengan non litigasi melalui musyawarah/negosiasi; Praktik sewa lahan di kawasan Gading Fajar Sidoarjo sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, serta dilakukan dengan itikad baik serta tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur gharar. Selain itu praktik tersebut telah memenuhi kemanfaatan yang ditinjau dari mas}lah}ah mursalah. Warga memperoleh uang sewa sebagai kas RT dan PKL memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan: Bagi pemerintah setempat hendaknya memanfaatkan fasum tiap perumahan menjadi lahan yang lebih produktif sebagai tempat usaha serta membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari; bagi penyewa (pedagang kaki lima) hendaknya membayar uang sewa lahan tepat waktu agar tidak ada pihak yang dirugikan; bagi pihak yang menyewakan (pihak perumahan) hendaknya membuat perjanjian dalam bentuk tertulis agar lebih kuat kepastian hukumnya, dan memberikan fasilitas yang lebih baik untuk terpeliharanya kebersihan, keamanan, dan kenyamanan warga.