Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Surabaya No.50/G/2018/PTUN.SBY tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Keacamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakhri, Muhammad Zaim (2019) Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Surabaya No.50/G/2018/PTUN.SBY tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Keacamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Zaim Fakhri C05215031 watermark.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siya>sah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY tentang prosess pemilihan kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.”, skripsi di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan putusan hukum hakim PTUN Surabaya menurut putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.Sby tentang proses pemilihan kepala Desa di desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah terhadap dasar pertimbangan putusan hukum hakim PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.Sby tentang proses pemilihan kepala Desa di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
Data penelitian ini digabungkan menggunakan jenis library research dan pendekatan case approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai maksimal bakal calon kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 dalam Pasal 14 Ayat (5) tentang Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya teori tersebut diolah dengan menggunakan teknik hukum islam yaitu Fiqh siyasah. Bahwasannya sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang maksimal bakal calon kepala desa, bahwa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Bakal calon kepala Desa adalah termasuk jabatan yang tergolong istimewa karena desa merupakan elemen pemerintahan yang sangat penting dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam Fiqh siya>sah sendiri tidak di atur dengan jelas seorang pemimpin atau biasa di sebut khalifah mengenai batasan bakal calon kepala Desa, dalam Islam hanya mengatur persyaratan mengenai bakal calon seorang pemimpin. Yang terpenting adalah seorang pemimpin dapat menjalankan kepimimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya dibutuhkan kebijaksanaan para penyelenggara pilkades khususnya panitia pelaksana Pilkades Sidokepung dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum demi menjamin terlaksananya proses pilkades sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.