Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terhadap kewajiban developer dalam penyediaan makam sebagai fasilitas umum di perumahan Jade Ville Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Miranti, Rul (2019) Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terhadap kewajiban developer dalam penyediaan makam sebagai fasilitas umum di perumahan Jade Ville Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rul Miranti_C92215185.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Kewajiban Developer Dalam Penyediaan Makam Sebagai Fasilitas Umum di Perumahan Jade Ville Sidoarjo” merupakan penelitian lapangan (field research). Skripsi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kewajiban developer dalam penyediaan makam sebagai fasilitas umum di Perumahan Jade Ville Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap kewajiban developer dalam penyediaan makam sebagai fasilitas umum di Perumahan Jade Ville Sidoarjo. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan teknik deskriptif analisis yaitu menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, kewajiban PT Jade Development sebagai developer tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya yaitu tidak menyediakan tempat pemakaman sesuai dengan apa yang dijanjikan. Karena pihak developer kesulitan mencari lahan di perkotaan untuk dijadikan pemakaman yang sesuai dengan ketentuan rencana tata kota. Kedua, dalam Islam transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan suka sama suka. Namun transaksi tersebut termasuk transaksi yang fasid atau rusak. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan oleh developer terkait dengan Pasal 8, bahwa developer tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yaitu Perbup Nomor 44 Tahun 2011 yang wajib menyediakan 2% lahan pemakaman, serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. PT Jade Development juga tidak dapat menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan pertama, pihak developer sebaiknya membeli tanah warga yang bersedia untuk dijadikan pemakaman dan sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, kesepakatan yang telah disepakati diatur dalam perjanjian jual beli. Ketiga, Pelaku usaha lebih memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta menanamkan nilai keadilan, kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya supaya tidak merugikan orang lain.