This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Qur’ana, Septiya (2015) TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DALAM REGULASI HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (780kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (205kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (565kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (479kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (923kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (321kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (435kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (340kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka tentang kasus tindak pidana intersepsi atas informasi elektronik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah Deskripsi Intersepsi yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh negara ? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam ?
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode content analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, baik yang berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Intersepsi ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar tindak pidana intersepsi baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum islam. Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini adalah regulasi dan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Intersepsi atas informasi elektorinik serta buku-buku yang mengkaji dan membahas tentang tindak pidana intercepsi baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi atas 12 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Meteri, 1 Peraturan Kapolri, dan 1 Peraturan berupa SOP (Standar Oprasional Prosedur). Mayoritas peraturan dikeluarkan untuk memberikan kewenangan penyadapan bagi masing-masing lembaga negara yang dituju, dan sisanya lebih bersifat mengatur secara internal kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Aturan-aturan mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing regulasi yang ada.
Dengan demikian apabila intersepsi atas informasi elektronik yang dilakukan diluar ketentuan regulasi tersebut merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana yang ketentuan hukumannya telah diatur sesuai dengan rumjusan perundang-undangan yang berlaku khususnya di KUHP.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | M. Hasan Ubaidillah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Islam Hukum Islam > Pidana Positif |
||||||
| Keywords: | Hukum Positif; Hukum Pidana Islam | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Rini Wahyuningsih------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2016 02:02 | ||||||
| Last Modified: | 19 Jan 2016 02:02 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3510 |
Actions (login required)
 |
View Item |
