Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa: Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyuono, Andri (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa: Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Andri Wahyuono_C03213009.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa serta pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda.Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :433/Pid.Sus/2017/PN.Sda, sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, , pendapat ahli hukum yang kemudian di analisis dengan tekhnik deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang perdagangan barang ilegal dan kadaluwarsa, yang diputus oleh Hakim dengan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan unsur “memproduksi dan memperdagangkan pangan” dirasa kurang tepat. Dari putusan hakim yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya terdakwa telah melakukan kejahatan perdagangan barang ilegal dan kadaluwarsa yang sesuai dengan Pasal 62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 8 Tahun 1999, pasal 140 serta 141 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014. Kedua, Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tentang perdagangan barang ilegal dan kadaluwarsa yang telah dilakukan oleh terdakwa Nafiyanto termasuk dalam tindakkan yang dilarang oleh hukum Islam yang lebih mampu yang nantinya dapat diperjual belikan. Ancaman hukum Islam yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman ta’zi>r. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: (1) Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (3) UU-RI No. 8 tahun 1999, Pasal 140 dan 141 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,, (2) Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara kasus di atas tidak menggunakan asas lex specialis derogate legi generalis., (3) Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktek serupa seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada pihak berwenang.