Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kholbi, Dimas Nur (2019) Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Dimas Nur Kholbi_F02217037.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD1945). Pembentukan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya UUD, yaitu: (1) UUD 1945, (2) Konstitusi RIS, (3) UUDS Republik Indonesia dan (4) UUD 1945 yang akhirnya diamandemen dengan 4 kali perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, Empat (4) kali Perubahan UUD 1945 sangat mempengarui mekanisme pembentukan undang-undang. Metode penelitian yang dipakai mengunakan 2 metode antara lain, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 lebih terencana, bertahap, terarah dan terpadu dibandingkan dengan Keppres No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang kurang terencana, beratahap, terarah dan terpadu. Terdapat relevansi mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia dengan fikih siyasah dusturiyah mengenai pembentukan qonun/hukum. Relevansi itu terwujud bahwa dalam islam juga terdapat badan legislasi dalam pembentukan qonun/hukum yaitu ahlu halli walaqdi . Dalam mekanismenya juga melalui musyawarah, ahlu halli walaqdi berhak membentuk dan menetapkan qonun/hukum, khalifah juga berhak meyodorkan qonun/hukum yang hendak diadopsi oleh ahlu halli walaqdi dalam musyawarah. Sesuai dengan hasil penelitian maka, disarankan kepada eksekutif maupun legislative agar selalu mengasilkan undang-undang yang efektif, melindungi rakyat, jangka panjang dan berkualitas agar tidak banyak undang-undang di Judicial Review.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Kholbi, Dimas Nur nurdimas09@gmail.com F02217037
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 196803292000032001
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Indonesia
Keywords:	Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; Peraturan Perundang-Undangan
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Kholbi Dimas Nur
Date Deposited:	16 Aug 2019 03:03
Last Modified:	16 Aug 2019 03:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/35253

Actions (login required)

View Item