Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ma'ruf, Alma Widiyanti (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alma Widiyanti Maruf_C93215043.pdf
Download (10MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kata Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana maksud perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008, dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dilakukan dengan melakukan penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang diperlukan oleh penulis adalah bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan memiliki atau menyimpan produk pornografi menurut pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008. Setelah terkumpul, bahan hukum pun dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan “memiliki atau menyimpan" dalam pasal 6 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya adalah memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya sehingga tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta tidak melanggar norma-norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hukuman bagi pelaku perbuatan memiliki atau menyimpan pornografi pada pasal 6 undang-undang nomor 44 tahun 2008 menurut fiqh jināyah termasuk pada hukuman ta’zīr yang yaitu atas perbuatan maksiat dikarenakan memiliki atau menyimpan pornografi merupakan sesuatu perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan yang mengandung kecabulan yang dapat membangkitkan nafsu birahi.