Mediasi lokal sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Hukum Keluarga: Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Salam, Nor (2018) Mediasi lokal sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Hukum Keluarga: Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nor salam_F530415043.2.pdf
Download (10MB)

Abstract

Kajian ini memfokuskan pada mediasi lokal yang dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat Kalisat-Rembang-Pasuruan, dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pola mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat Kalisat?; kedua, mengapa masyarakat desa Kalisat memilih mediasi lokal sebagai alternatif utama penyelesaian kasus perceraian, padahal faktanya, tidak mempengaruhi soal litigasi di Pengadilan Agama?; ketiga, bagaimana implikasi pola berhukum masyarakat Kalisat terhadap mediasi yudisial (court connected mediation)?. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kajian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat berbagai pola mediasi lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat Kalisat, yaitu pola mediasi persuasif-normatif, pola mediasi persuasif-intimidatif, pola mediasi persuasif-imajinatif, pola mediasi persuasif-subordinatif, pola mediasi persuasif-antisipatif, pola mediasi persuasif-fasilitatif, pola mediasi korektif-litigatif, pola mediasi korektif-negosiatif dan pola mediasi normatif-spiritual. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pola berhukum masyarakat Kalisat, meliputi faktor pemahaman terhadap ajaran agama, faktor sosialisasi hukum, faktor rumitnya proses mediasi di pengadilan, faktor persepsi masyarakat kalisat tentang peradilan, faktor adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan, faktor ketaatan terhadap seorang kiai, dan faktor yang berupa kedekatan emosional antara tokoh masyarakat dan warga kalisat. Sementara keberadaan mediasi lokal bagi masyarakat Kalisat tidaklah berimplikasi pada penolakan terhadap proses perceraian sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan Agama, salah satunya adalah proses mediasi yudisial. Bagi mereka, mediasi lokal tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial sebagaimana putusan yang dikeluarkan melalui pengadilan, sehingga bagi mereka, mediasi yudisial tetap dibutuhkan sebagai pemberi legalitas terhadap kasus perceraian yang terjadi. Oleh karena itu, posisi mediasi lokal dan mediasi yudisial (court connected mediation) tidaklah pada posisi yang dipertentangkan, tetapi lebih mengarah pada posisi yang bersifat simbiosis mutualisme, di mana mediasi lokal sebagai pola berhukum kultural membutuhkan pengadilan sebagai penjamin kepastian hukum, sementara pengadilan – dalam hal ini jika disempitkan ke dalam proses terkecilnya adalah mediasi yudisial – membutuhkan pengajuan perkara yang kemudian bisa menghasilkan sebuah output berupa putusan.