Perempuan bekerja dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000-2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faizah, Nur (2019) Perempuan bekerja dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000-2014. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Faizah_A92215111.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kegiatan organisasi Islam yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merespon isu perempuan bekerja yang berjudul “Perempuan Bekerja dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000-2014”.Dengan fokus permasalahan: (1) Bagaimana sejarah perjuangan perempuan bekerja di Indonesia? (2) Bagaimana sejarah dan perkembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)? (3) Bagaimana perempuan bekerja dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000-2014? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sejarah yang melalui beberapa tahapan yakni Heuristik (pengumpulan data), Kritik (mengkritisi data) Interpretasi (penafsiran data), dan Historiografi (penulisan sejarah). Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah sosial, serta teori dari Karl Marx tentang Feminisme marxis-sosialis serta Teori Kekuasaan dan Pegetahuan oleh Michel Foucault.Dari penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah: (1) Perempuan Indonesia bangkit dari penindasan pada abad 19. Namun akibat stigma yang terbentuk di masa penjajahan, kemampuan yang dimiliki perempuan tergolong rendah dan berimbas diskriminasi kerja. Hingga memasuki tahun 2000, perempuan bekerja masih rawan mendapat diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. (2) MUI merupakan wadah berkumpulnya ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang berdiri pada 26 Juli 1975. Jika masa orde baru dikenal sebagai organisasi pemerintahan, maka masa reformasi MUI membalik orientasi lebih kepada umat. Hingga kini MUI sudah berganti 7 kepemimpinan, dan punya 12 komisi. (3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tahun 2000-an memberikan pandangan terhadap persoalan perempuan bekerja. Hal demikian tercermin dalam fatwa yang dikeluarkan, yakni fatwa tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.