Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mk No 92/Puu-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Roychan, Wahidur (2019) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mk No 92/Puu-X/2012 Oleh Pembentuk Undang-Undang. Undergraduate thesis, Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Text
Wahidur Roychan_C95216088.pdf
Download (2MB)

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ternyata masih menuai problem dilapangan khususnya dalam implementasinya berupa tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang misalnya dalam putusan MK No No 92/PUU-X/2012. Problem ini menjadi penting untuk segera diatasi mengingat MK sebagai lembaga yang di berikan tugas dan wewenang sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir yang sah terhadap Konstitusi (The interpreter of the constitution) yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi berisi jiwa konstitusi itu sendiri sehingga pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan mengabaikan konstitusi itu sendiri.Dalam kajian Hukum Tata Negara (fiqh siyasah) terdapat lembaga yang memiliki kesamaan corak khususnya dalam tugas dan fungsi nya yang di sebut sebagai lembaga wilayah al – mazalim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam (fiqh siyasah). Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan penguasa dan rakyatnya. Sedangkan dalam bidang legislatif dikenal juga lembaga yang serupa yang disebut sebagai ahl al-hall wa al-aqd. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga tersebut memiliki relasi atau hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi yang isi nya jiwa Konstitusi membutuhkan dukungan politik baik dengan kesadaran pembentuk undang-undang untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum membuat undang-undang atau dengan cara memberikan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945