TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN PERSENAN TANAH PERSILAN OLEH POLISI HUTAN DI DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fajri, A. Nurul (2015) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN PERSENAN TANAH PERSILAN OLEH POLISI HUTAN DI DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (147kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar isi.pdf

Download (152kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (386kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (413kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (320kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (189kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (212kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Persenan Tanah Persilan Oleh Polisi Hutan Di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang “Bagaimana praktik penarikan persenan tanah persilan oleh polisi hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan persenan tanah persilan oleh polisi hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, yakni fakta-fakta yang berkaitan dengan penarikan persenan tanah persilan oleh polisi hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan kemudian diteliti dan dikaitkan dengan teori muzara’ah dalam hukum Islam dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2004 Pasal 36 dijelaskan mengenai wewenang dari polisi hutan bukan untuk memiliki atau menguasai tanah perhutani melainkan hanya melakukan pengawasan/ patroli serta pencatatan hasil hutan, akan tetapi polisi hutan memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh pihak perhutani untuk mengadakan aktivitas berladang di kawasan tertentu yang telah ditentukan pihak perhutani. Oleh karena itu, dari segi syarat pihak yang melakukan muzara’ah polisi hutan memenuhi syarat tersebut. Adapun mengenai ketentuan bagian hasil panen yang diberikan penggarap tanah persilan kepada polisi hutan yang baru akan ditentukan pada waktu penggarap panen ini boleh hukumnya karena pada dasarnya ketentuan ini berdasarkan asas musyawarah atau negosiasi diantara kedua belah pihak serta tidak ada paksaan yang mengikat mengenai berapa jumlah yang harus diberikan pihak penggarap tanah persilan kepada pihak polisi hutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad muzara’ah antara petani dan polisi hutan atas tanah persilan yang ada di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan adalah sah hukumnya, dan jika akad muzara’ah terbilang sah maka penarikan persenan panen tanah persilan oleh polisi hutan di Desa Tenggirng Sambeng Lamongan juga terbilang boleh hukumnya.
Bagi masyarakat Desa Tenggiring Sambeng Lamongan, hendaknya lebih memperhatikan nilai-nilai dan aturan dalam hukum Islam khususnya dalam akad muzara’ah mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat tersebut adalah dari hasil pertanian. Dan untuk polisi hutan sendiri, hendaknya menggunakan kewenangan dan tugasnya sebaik mungkin seperti yang yang telah ditetapkan pemerintah

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Muh. Sholihuddin
Creators:
CreatorsEmailNIM
Fajri, A. NurulUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Muamalat Muamalah
Keywords: Hukum Islam; Penarikan persenan tanah persilan, Polisi hutan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Editor : samid library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 22 Jan 2016 03:13
Last Modified: 22 Jan 2016 03:13
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3840

Actions (login required)

View Item View Item