Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Shuriyah PWNU JATIM dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arumaningsih, Nita (2019) Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Shuriyah PWNU JATIM dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nita Arumaningsih_C95215094.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “ Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Suriyah PWNU JATIM dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah “ skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pandangan Suriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam prespektif hukum positif ? Bagaimana Pandangan Shu>riyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut dalam kajian Fiqh Siya@sah? Dalam penelitian ini penulis menggukan jenis penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Data yang di gunakan berasal dari hasil wawancara penulis dengan Suriyah PWNU Jawa Timur sebgai data primer yang berupa hasil wawancara, pendapat ahli hukum, serta beberapa hasil karya tulis yang berkenaan dengan syarat beragam Islam bagi calon presiden dan wakil presiden diIndonesia yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dan hukum positif dan Fiqh Siya@sah. Dari hasi penelitian menunjukkan bahwasannya menurut pandangan para ulama ulama Suriyah PWNU JATIM jika calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak harus beragama Islam karena Indonesia bukan Negara Islam. Dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah di jelaskan di dalam pasal 169 tidak ada yang menyebutkan bahwa syarat Calon presiden harus beragama Islam. Indonesia adalah Negara yang mempunyai aturan dan di sepakati oleh masyarakat. Non muslim bebas mencalonkan diri di Negara Indonesia.