Sanksi pidana nikah sirri dalam pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kab. Pasuruan: analisis maslahah dan mafsadat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khanifah, Khanifah (2015) Sanksi pidana nikah sirri dalam pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kab. Pasuruan: analisis maslahah dan mafsadat. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khanifah_F12212148.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39117

Abstract

Tesis yang berjudul “Sanksi pidana nikah sirri dalam pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kab. Pasuruan (analisis maslahah dan mafsadat) merupakan hasil penelitian kualitatif (qualitative research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan tentang sanksi pidana nikah sirri? dan bagaimana Analisis maslahah dan mafsadah Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan tentang sanksi pidana nikah sirri? Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh struktural Nahdlatul Ulama (NU) tidak setuju dengan sanksi pidana nikah sirri, dengan dua alasan. Pertama, pencatatan yang merupakan masalah prosedural tidak lantas bisa disamakan dengan tindak pidana yang diancam dengan sanksi kurungan atau denda. Pencatatan nikah hanyalah bersifat administratif, jadi sanksinya juga harus bersifat administratif. Kedua, salah satu penyebab utama yang menyebabkan seseorang memilih nikah sirri faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Perkawinan yang dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk mengangkat taraf hidupnya dengan nikah sirri. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu menganalisis dan mempertimbangkan mengapa masyarakat memilih nikah sirri, semestinya pemerintah memegang prinsip high efisiency bagi rakyat. Sementara tokoh struktural Muhammadiyah semuanya menyatakan setuju dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya dalam kehidupan keluarga. sanksi pidana tersebut sebagai pencegahan timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat terkait dengan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku nikah sirri. Selain itu, juga untuk menghindari adanya sikap meremehkan terhadap pencatatan oleh Negara (Hukum Negara). Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga sebab hal ini akan berpengaruh kepada anak dan harta peninggalan juga akan menciptakan stabilitas ketertiban dalam tatanan masyarakat sebab jika tidak ditata akan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan sebagaimana yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini.