Perkawinan usia dini dalam perspektif fikih: studi empiris terhadap permohonan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 di Pengadilan Agama Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Asfaq, Hudan Dardiri (2015) Perkawinan usia dini dalam perspektif fikih: studi empiris terhadap permohonan dispensasi perkawinan tahun 2009-2011 di Pengadilan Agama Lamongan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hudan dardiri_Perkawinan Usia Dini.pdf
Download (2MB)

Abstract

Tesis ini adalah hasil penelitian empiris untuk menjawab pertanyaan: Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011? Apa dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan dispensasi kawin tahun 2009-2011? Bagaimana analisa kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011 dalam perspektif fikih? Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan interview, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini, dasar hukum majelis hakim dalam 23 penetapan tentang dispensasi perkawinan, dan kondisi terkini pasangan dispensasi perkawinan di Kabupaten Lamongan tahun 2009-2011, kemudian menganalisis tingkat maslahat dalam perkawinan yang telah terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pengajuan-pengajuan permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan kesiapan kedua calon mempelai baik dari segi fisik, mental maupun finansial sehingga keluarga menganggap perlu adanya perkawinan usia dini. Selain itu, dasar hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin tidak lain adalah nilai maslahat yang disarikan dari kaidah fikih. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, faktor-faktor terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan adalah: (a) karena adat masyarakat; (b) karena pergaulan bebas. Kedua, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan adalah: (a) undang-undang; (b) kedewasaan dan hubungan kedua calon mempelai; (c) kaidah fikih. Ketiga, Dalam perspektif fikih, dalam hal ini adalah perspektif maslahat, nilai maslahat perkawinan usia dini di Kabupaten Lamongan lebih besar daripada mafsadatnya.