Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Antika, Ambika Ismaya Indri (2020) Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ambika Ismaya Indri Antika_G72216063.pdf
Download (998kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengeluaran Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan ” merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengeluaran Kas yang telah diterapkan pada Dinas PRKP Kabupaten Lamongan.Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasubag program,evaluasi,dan keuangan serta pegawai keuangan dan bendahara.Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengeluaran Kas pada Dinas PRKP Kabupaten Lamongan Sudah diterapkan dengan baik namunbelum maksimal, ditandai dengan : (a) Dinas PRKP Kabupaten Lamongan mempunyai struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan namun belum terdapatnya bagian akuntansi yang berasal dari jurusan akuntansi(b) Dinas PRKP Kabupaten Lamongan telah mengatur wewenang dalam pemberian otorisasi hanya oleh pejabat yang berwenang, namun adanya keterlambatan atas otorisasi yang ada (c) Tidak meratanya pelatihan kepada pegawai berkaitan dengan pengeluaran kas (d) Keterlambatan dalam pembuatan laporan keuanganSebaiknya Dinas PRKP Kabupaten Lamongan mengadakan evaluasi secara berkala atas pengendalian pengeluaran kas dan menambah sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat menciptakan sistem pengendalian yang baik, birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.