Mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Febriyanti, Novi (2020) Mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masyarakat muslim di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novi Febriyanti_F02418154.pdf
Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme pengelolaan dalam ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kendala yang dihadapi serta solusi sebagai upaya penyelesaian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dalam ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yakni yang pertama wajib pajak/muzaki membayar zakat atas penghasilan melalui BAZNAS/LAZ yang resmi diakuisisi oleh Pemerintah. Kedua, mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) dan dapat dilampirkan di Surat Pemberitahuan (SPT) saat membayar pajak. Dengan begitu, penghasilan kena pajak secara langsung berkurang dari jumlah yang sebenarnya. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yakni kesadaran membayar zakat masih rendah, enggan membayar zakat dan belum percaya sepenuhnya kepada BAZNAS/LAZ, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang terakuisisi oleh Pemerintah, kurangnya sosialisasi dan edukasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengurangan pajak yang kurang signifikan dan perbedaan penafsiran dalam perhitungan. Implikasi dari penelitian ini adalah BAZNAS/LAZ perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, DJP perlu sosialisasi dan edukasi yang membahas mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 dan Pemerintah lebih mempertegas kepastian hukum bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat.