Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun: studi kasus di dusun Kalipapak desa Sekar kecamatan Sekar kab. Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kalsum, Umi (2020) Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun: studi kasus di dusun Kalipapak desa Sekar kecamatan Sekar kab. Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Umi Kalsum_C02216069.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir secara deduktif yang di mulai dengan menjabarkan secara khusus praktik gadai tanah bengkok saat menjabat sebagai kepala dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro yang kemudian di lanjutkan dengan analisis menggunakan teori Hukum Islam secara umum tentang keabsahan praktik gadai tersebut. Hasil dari penelitian yang dihasilkan untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu 1) Bahwa terjadi kecacatan syarat dari barang yang di jadikan sebagai jaminan gadai. Di sini dijelaskan bahwa barang yang di jadikan barang jaminan merupakan barang yang tidak dapat di perjualbelikan dan juga barang tersebut bukan merupakan milik mutlak dari penggadai (rahin).2) Hukum Islam yang ada pada praktik gadai tanah bengkok saat menjabat kepala dusun Kalipapak Desa Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro ini tidak sah menurut hukum Islam. Di karenakan di dalam praktik ini barang yang di jadikan sebagai obyek jaminan tidak dapat memenuhi syarat sahnya obyek gadai menurut hukum Islam. Di dalam praktik gadai ini obyek gadai merupakan barang yang hanya mempunyai hak pakai selama rahin menjabat sebagai kepala dusun, dan tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan oleh perseorangan. Jadi, di sini penulis menemukan beberapa saran di mana penggadai dan penerima gadai harus lebih memahami mengenai praktik gadai yang di perbolehkan dalam Islam, agar tidak terjadi praktik yang menyalahi hukum syara’ yang akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atupun kedua belah pihak di kemudian hari. Diharapkam para perangkat desa lebih memahami dan memegang teguh norma-norma agama Islam agar tidak terjadi praktik muamalah yang dapat menimbulkan riba.