Analisis fiqh siyasah terhadap problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah : studi putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Astuti, Chintia Rizky Nur (2020) Analisis fiqh siyasah terhadap problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah : studi putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Chintia Rizky Nur Astuti_C95216061.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis deduktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis tentang problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah. Data yang diperoleh diuraikan dengan metode analisis deduktif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sebuah kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: pertama, dalam Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang memberikan surat keputusan mengenai pembekuan IMB GKI Yasmin menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Jadi, yang berhak untuk membekukan IMB adalah walikota. Kedua, Jika dianalisis menggunakan fiqh siyasah khususnya metode maslahah dalam siyasah syar’iyyah, dengan dikabulkannya gugatan dalam putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG dapat menjadikan kemaslahatan bagi kaum minoritas yang dalam hal ini adalah pemeluk agama Kristen yang beribadah di GKI Yasmin agar tetap dapat beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dari kesimpulan di atas, yakni untuk mengatasi masalah mengenai izin pendirian rumah ibadah hendaklah pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan lebih menjelaskan secara rinci mengenai izin pendirian rumah ibadah beserta dengan pembekuan ataupun pencabutan IMB, terlebih lagi mengenai pihak yang berwenang atas tugas tersebut.