Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Perjudian Bola Online: studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohim, Fatchur (2020) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Perjudian Bola Online: studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fatchur Rohim_C93215102.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola Online dalam Putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perjudian bola online dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perjudian bola online dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/201/PN.Btm? Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yakni dengan cara bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan putusan perjudian bola online, yaitu berupa sumber data primer dan dan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola online yang didasarkan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yakni menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Kedua, perjudian bola online termasuk dala jari@mah ta’zi@r karena hukumannya belum ditentukan oleh al-Qur’an dan hadis. Jika dikaitkan dengan jari@mah ta’zi@r, putusan nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm bertentangan dengan konsep jari@mah ta’zi@r karena dalam ta’zi@r hukuman harus didasarkan pada sumber-sumber hukum diantaranya bersumber dari Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim telah melanggar asas lex specialis derogat legi generalis yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana serta di harapkan lebih mempertimbangkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis di dalam merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana perjudian yang bersifat khusus. Di harapkan kepada pemerintah menutup/memblokir semua konten di internet yang memiliki muatan perjudian.