Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal : studi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor : 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sakinah, Rifda Seera (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal : studi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor : 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rifda Seera Sakinah_C03216043.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb) ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Dan data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan yakni berupa sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pokir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yaitu pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal yang merupakan logika hukuman kumulatif. Yang mana hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman dikenakan hukuman takzir yang berkaitan dengan hukuman kemerdekaan dan hukuman denda (ghara>mah), ditinjau berdasarkan dari pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain merupakan hukuman pokok (al-‘uqu>bah al-as}liyyah) yang tidak sempurna, ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman merupakan hukuman yang mempunyai alternatif, ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman itu merupakan hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, serta ditinjau berdasarkan tempat berlakunya suatu hukuman itu merupakan hukuman badan (‘uqu>bah badaniyyah).
Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim agar dengan cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal yang tidak mempunyai perizinan sehingga melanggar Undang-Undang. Serta Penulis mengharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mentaati suatu peraturan demi menjaga kelestarian alam Indonesia.