Pengarusutamaan gender di kabupaten Gresik : studi kasus musyawarah rencana pembangunan perempuan kabupaten Gresik tahun 2019

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Herawati, Safira (2020) Pengarusutamaan gender di kabupaten Gresik : studi kasus musyawarah rencana pembangunan perempuan kabupaten Gresik tahun 2019. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Safira Herawati_I71216076.pdf
Download (2MB)

Abstract

Isu mengenai gender masih menjadi topik hangat dalam diskursus pembangunan. Perhatian khusus diberikan kepada perempuan yang selama proses pembangunan belum mencapai minimun kehadiran. Sehingga pendistribusian kemaslahatan atas pembangunan masih mengalami kesenjangan, khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengupayakan pengentasan ketimpangan gender terkait pembangunan telah diakomodir melalui inisiasi forum khusus yang disebut dengan Musrenbang Perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua pokok permasalahan, yaitu: a) Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik sebagai gambaran latar belakang dilakukannya inisiasi Musrenbang Perempuan dan, b) Kontribusi Musrenbang Perempuan tersebut sebagai refleksi dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan. Masalah pertama akan dianalisis melalui konsep PUG dengan 7 Prasayarat Pelembagaannya dari KemenPPPA. Masalah kedua akan dianlisis melalui teori WAD (Women And Development) dengan indikator GAP (Gender Analysis Pathway) sebagai tolak ukur tambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pemaparan hasil penelitian berupa narasi yang diperoleh dari penghimpunan data melalui wawancara terstruktur, observasi, LGD (Leaderless Group Disscussion) dan literature research. Proses mendapatkan informasi diperoleh melalui teknik purposive sampling yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan metode reduksi dan triangulasi. Hasil yang didapatkan adalah: a) PUG di Kabupaten Gresik belum maksimal, terlihat dari angka IPG dan IDG serta hanya memenuhi 4 dari 7 prasyarat pelembagaan PUG. b) Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan tersebut telah dibuktikan melalui inisiasi Musrenbang Perempuan yang mampu mengakomodir usulan perempuan terhadap pembangunan sesuai dengan yang dikonsepkan oleh WAD dan GAP.