Perspektif siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Savina, Kus Fiani (2020) Perspektif siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Kus Fiani Savina_C95216073.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non-Excuitable” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Non-Excuitable serta menjawab Perspektif siyasah dusturiyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti dari sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data menggunakan pola induktif, yakni memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-excuitable adalah hal yang khusus kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pasal 24 C UUD 1945 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Akan tetapi, tidak jarang putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dilaksanakan oleh addressat putusan karena beberapa faktor yakni; Pertama, MK hanya sebagai legislator yang kewenangannya hanya sebatas membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945; Kedua, tidak ada tenggang waktu implementasi dalam putusan sehingga menyebabkan addressat putusan tidak segera menjalankan putusan MK tersebut; Ketiga, tidak ada konsekuensi yuridis terhadap putusan yang diabaikan, sehingga menyebabkan addressat putusan menyepelekan putusan tersebut; Keempat, tidak ada unit eksekutorial dalam putusan MK, sehingga tidak ada kejelasan yang pasti dalam implementasi putusan MK tersebut. Hal ini sangat relevan dengan konsep fiqh siyasah yakni MK setara dengan wilayah al-maz}alim yang merupakan lembaga peradilan untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan putusan MK setara dengan siyasah shar’iyyah yang merupakan kebijakan dari apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa. Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam rangka menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tinggi, maka masalah ini dijadikan perhatian utama agar marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tinggi tetap terjaga dan putusannya dapat dilaksanakan oleh addressat putusan. Hal ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat secara maksimal melaksanakan fungsinya sebagai The Guardian of Constitution.