This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mujiburrahman, Mujiburrahman (2015) KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DALAM UU RI NOMOR 19 TAHUN 2003, PASAL 76 DAN 77 DI INDONESIA DITINJAU DARI SYARI’AT ISLAM. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Ringkasan.pdf Download (574kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (365kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) |
|
|
Text
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (236kB) | Preview |
Abstract
Kebijakan Privatisasi di Indonesia terjadi karena dominasi faktor eksternalnya yaitu dipengaruhi oleh negara-negara Kapitalis, sebab kejadian privatisasi muncul dari Negara Inggris kemudian menjadi kebijakan global dan terjadilah perubahan diplomasi ekonomi internasional, termasuk terhadap bantuan pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang khususnya bantuan internasional mengenai hutang negara. Sehingga negara-negara kapitalis dapat memaksakan Indonesia untuk mengikuti kebijakan internasional dengan menggunakan lembaga internasional IMF (international Monetary Fund), khususnya privatisasi terhadap BUMN. Dimulai dengan adanya kesepakatan letter of Intent (nota kesepakatan) yang ditanda-tangani Pemerintah Indonesia dan IMF. Di dalam memorandum tambahan untuk kebijakan Ekonomi Keuangan yang ditanda tangani 10 April 1998 itu disebutkan adanya keharusan bagi pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisit anggaran.
Dari penelitian ini didapat kesimpulan kriteria boleh atau tidak, dikelola swasta terhadap BUMN menurut tinjauan syari’at Islam adalah dengan melihat kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi. Kemudian disertai dengan akad-akad yang sesuai dengan syari’ah islam. Jika kepemilikan umum, maka negara harus mengelola secara langsung, sedangkan swasta tidak dibolehkan, adapun jika kepemilikan individu maka negara dan swasta boleh mengelola akan tetapi jika dimonopoli swasta dan membahayakan distribusi dan kemashlahatan masyarakat umum maka BUMN tetap dikelola oleh negara. Sebab negara menurut syari’at Islam bertanggung jawab terhadap urusan masyarakat secara umum baik muslim maupun non muslim
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Masters) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Djoko Subagyo | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Bank dan Perbankan Islam | ||||||
| Keywords: | BUMN; Privatisasi; Pengelolaan Perusahaan | ||||||
| Divisions: | Program Magister > Ekonomi Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Ummir Rodliyah------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 03 Feb 2016 08:48 | ||||||
| Last Modified: | 03 Feb 2016 08:48 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/4449 |
Actions (login required)
 |
View Item |
