مبادئ حق اللجوء لحماية ودعم اللاجئين وتطبيقاتها في القانون الدولي المعاصر والفقه الإسلامي

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khalefa, Omran Ali Abdul Jalil (2020) مبادئ حق اللجوء لحماية ودعم اللاجئين وتطبيقاتها في القانون الدولي المعاصر والفقه الإسلامي. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Omran Ali Abdul Jalil Khalefa_F043417089.pdf
Download (3MB)

Abstract

Dalam hal meningkatnya masalah pengungsi di dunia, terutama pengungsi dari negara Arab-Islam, yang dianggap sebagai salah satu masalah yang paling genting saat ini, meskipun ada prinsip hak suaka dalam hukum internasional untuk para pengungsi, yang merupakan cabang dari hukum internasional umum serta terdapat pula dalam hukum Islam. Suaka adalah salah satu masalah yang telah melanda kemanusian dalam semua fase sejarah akibat dari perang atau politik, agama atau alasan lain, di mana kelangsungan hidup manusia akan menemuipembunuhan atau penyiksaan. Fiqih Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang luhur dalam hak suaka.Begitupula yang ada dalamhukum internasional kontemporer dikarenanan semakin memburuknya masalah pengungsi dikarenakan permasalahan dan persateruan yang terjadi di negara timur tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip hak suaka para pengungsi dalam perlindungan dan dukungan bagi mereka dalam hukum internasional kontemporer dan hukum Islam.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Apa masalah dan kendala yang dialami oleh para pengungsi di negara Arab-Islam dan Barat?. 2) Apa peran prinsip hak suaka dalam hukum internasional kontemporer dalam perlindungan dan dukungan bagipara pengungsi?, 3) Apa solusi yang diberikan oleh prinsip fiqih Islam dalam perlindungan dan dukungan bagipara pengungsi. 4)Apa bentukpersamaan dan perbedaan antara prinsip hak suaka dalam perlindungan dan dukungan bagi para pengungsi antara hukum internasional kontemporer dan fiqih Islam.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif (induktif analisis komparatif). Setelah menyajikan dan menganalisis data, peneliti memperoleh hasil berikut ini: 1-beberapa negara Arab tidak memberikan hak suaka dikarenakan masalah keamanan, politik dan hukum, dimana mereka tidak menandatangani konvensi tahun 1951 bagi para pengungsi. Sedangkan di dalam konstitusi tertulis penerapan hukum Islam, hal ini bertentangan dengan apa yang telah terjadi. Adapun di negara Barat, permasalahan hak suaka bagi para pengungsi belum sepenuhnya teratasi meskipun mereka telah menandatangani konvensi tahun 1951 disebabkan beberapa kepentingan dan alasan yang muncul akibat perang dunia II. 2-peran prinsip suaka dalam hukum internasional adalah pengungsi yang diberi izin untuk tinggal maka tidak dideportasi ke negaranya, sedangkang bagi yang belum mendapat izin tinggal maka permasalahan mereka belum terselesaikan, seperti hak suaka yang diberikan kepada otoritas negara, bukan pada individu, tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pada para pengungsi yang diwajibkan menyerahkan diri kepada otoritaspublik untuk menunjukkan alasan keberadaan mereka di negara tersebut, dan bisa mengakibatkan mereka ditahan.3-fiqih Islam memberikan hak kepada kepala negara ataupun individu untuk memberikan suaka, dimana otoritas negara menghormati tempat penampungan yang disediakan oleh individu. 4-persamaanhukum internasional dengan fiqih Islam terdapat pada prinsip non-deportasi ke tempat yang terjadi penganiayaan bagi para pengungsi, serta prinsip non-diskriminasi. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam fiqih Islam maupun hukum internasional sebagaimana yang tertuang dalam konvensi tahun 1951 pasal 3.Keunggulan fiqih Islam dari hukum internasional terletak pada pemberian suaka kepada setiap kelompok dengan memberikan suaka keagamaan kepada mereka yang datang untuk mendengar firman Allah, sementara hukum internasional dibatasi dengan Pasal 1, ayat a dari konvensi tahun 1951 tentang dalih ketakutan terhadap penganiayaan..