Tinjauan fiqh siyasah terhadap Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulandari, Nanda (2020) Tinjauan fiqh siyasah terhadap Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text Nanda Maulandari_C05216041.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Adapun teknik yang digunakan library reseach. Kemudian menganalisa menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yang dikorelasikan dengan konsep fiqh siayasah dusturiyah menggunakan wizarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya peraturan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 ini memiliki tujuan yaitu untuk menyamaratakan sekolah yang ada di Indonesia. Sedangkan adanya peraturan menteri tersebut, justru menimbulkan kekecewaan bagi wali murid dan murid itu sendiri dikarenakan tidak memandang kecerdasan setiap murid dalam memilih sekolah. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang telah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tidak selaras dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwasannya seseorang bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan dengan pengembangan diri atau potensi yang dimiliki. Hal ini sangat relevan dengan konsep fiqh siyasah khususnya dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah yaitu peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk dalam konteks Islam maupun pada masa sekarang, sama halnya harus memperhatikan terkait kemaslahatan ummat. Hal ini dikarenakan agar peraturan yang ada tidak bertentangan dengan dalili-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam siyasah dusturiyah konsep wizarah pada masa sekarang disetarakan dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Wazir sendiri adalah petugas yang melaksanakan peraturan-peraturan dari lembaga wizarah. Dalam menjalankan tugas tersebut seorang wazir harus berpedoman pada forum musyawarah supaya tercipta prinsip-prinsip yang lebih mengutamakan kemaslahatan ummat. Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam rangka menjaga kemaslahatan umat, terkait dengan masalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang sistem zonasi. Maka dari itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya mengevaluasi lagi peraturan yang telah dibuat, agar peraturan tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hierarki tertinggi dalam staatfundamentalnorms.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maulandari, Nanda nandamaulandari@gmail.com C05216041
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan triwulantitik@gmail.com 2029036801
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Pendidikan
Keywords:	Sistem Zonasi penerimaan murib baru; Sistem penerimaan murib baru; Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Nanda Maulandari
Date Deposited:	26 Oct 2020 10:26
Last Modified:	26 Oct 2020 10:26
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/44764

Actions (login required)

View Item