Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis terhadap diskriminasi mahasiswa Papua Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khusnah, Aynul (2020) Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis terhadap diskriminasi mahasiswa Papua Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aynul Khusnah_C05216007.pdf
Download (1MB)

Abstract

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris , dengan melakukan pendekatan dalam penelitian hukum . Adapun teknik yang digunakan adalah penelitian lapangan . Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap diskriminasi mahasiswa papua di surabaya pemberian dengan pertimbangan kemanusiaan sebagai hukum positif dan dihubungkan dengan menggunakan fiqh dauliyyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan atau hukum yang telah dibuat pemerintah tentang Hak Asasi Manusia yang tertera di UUD RI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 belum sepenuhnya berjalan sebagaimana harapan yang ada sejak peraturan itu dibuat. Peraturan yang telah dibuat tentang Hak Asasi Manusia bisa dikatakan tidak berhasil sosialisasinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak bisa berlaku adil dan tidak bisa berhati-hati dalam melakukan sesuatu, padahal seharusnya ukuran pertama jika peraturan itu berhasil yaitu dengan berhasilnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, bisa saling menghargai dan menghormati sesama warga negara Indonesia. Menurut pandangan Fiqh Dauliyyah yang juga membahas tentang warga negara dengan lembaga negara dari negara yang sama dan warga negara dengan lembaga negara dari negara lain. Didalam ajaran agama islam juga mengajarkan bahwa kita sesama manusia harus berlaku adil dan bisa hidup dalam keadaan yang tentram bersama-sama. Karena Allah melalui Alqur’an dan Hadist telah menegaskan bahwa menjamin, melindungi, dan mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia. Dengan selesainya penelitian yang dilakukan penulis maka besar harapan dar penulis bahwa sudah tidak ada lagi pelanggran- pelanggran tentang HAk Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia dan terkait dengan peraturan atau hukum yang ada harus sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuannya. Pemerintah harus lebih berkontribusi secara penuh atas undang-undang yang telah dibentuk dan berlaku di masyarakat sebagai mana dengan tujuannya.