Kebijakan E-money di Indonesia Perspektif Maqasid al Shari‘ah fi al Amwal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauzi, Ahmad (2020) Kebijakan E-money di Indonesia Perspektif Maqasid al Shari‘ah fi al Amwal. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Fauzi_F53416005.pdf
Download (6MB)

Abstract

Risiko-risiko dan dampak uang elektronik masih memungkinkan terjadi, walaupun Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga perubahan peraturan tentang uang elektronik. Maka apakah uang elektronik ini masih layak digunakan sebagai sistem pembayaran, oleh karena itu bukan cuma pembaruan peraturan saja tetapi kesadaran pengguna dan pelaksana uang elektronik tidak bertentangan dengan maqas}id al-shari‘ah fi al-amwal. Penelitian ini fokus pada (1)Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik di Indonesia perspektif maqasid al-tharwah al-naqdiyyah (2) Bagaimana standar sistem pembayaran uang elektronik perspektif maqas}id al-shari‘ah fi al-amwal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini terfokus pada kebijakan sistem pembayaran uang elektronik, yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan normatif dengan teori maqas}id al-shari’ah fi al-amwal, karena terkait dengan perlindungan harta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama; Sistem pembayaran elektronik berupa instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai mata uang rupiah yang disetor kepada penerbit, diselengarakan lembaga atas izin Bank Indonesia, dalam rangka perlindungan dan mensejahterakan masyarakat telah sesuai dengan semua indikator yang ada pada maqasid al-tharwah al-naqdiyyah (maqas}id nilai uang). Pelanggaran terhadap peraturan ini juga sekaligus pelanggaran terhadap maqa>s}id al-tharwah al-naqdiyyah. Kedua; Uang elektronik sesuai dengan maqas}id konsumsi dan sesuai dengan semua maqas}id al-Shari‘fi al-mal (Tujuan Pencipta terhadap harta), dan maqasid yang khusus pada transaksi harta, dan maqas}id hifz al-mal. Implikasi teoritik penelitian ini: hifz al-mal dapat memberikan dimensi filosofis, rasional, spiritual, dalam mewujudkan sistem pembayaran yang sehat, yaitu: uang harus sebagai alat tukar, bukan komoditas, menjaga keadilan, ditentukan oleh negara, penghindaran riba, peniadaan penimbunan, peniadaan penghilangan nilai uang dan pemalsuan. Penyelenggara, pengguna uang harus dalam rangka ibadah, khalifah, ujian, keadilan, memakmurkan bumi, pembersihan jiwa. Sedangkan dalam setiap transaksi harus melindungi kelancaran, kejelasan, pemeliharaan, ketetapan hukum, dan keadilan.