Analisis Hukum Islam terhadap pembebanan Hak Tanggungan dalam Akad Murābaḥah: studi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wardah, Rizqy Zahrotul (2021) Analisis Hukum Islam terhadap pembebanan Hak Tanggungan dalam Akad Murābaḥah: studi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizqy Zahrotul Wardah_C02216059.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode induktif yaitu dengan meguraikan teori-teori dan dalil tentang kafālah, rahn dan hak tanggungan yang digunakan untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg yang dianalisis menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam perkara Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg tentang ditolaknya pembatalan akad penjaminan hutang dan tidak sahnya perjanjian hak tanggungan dalam akad murābaḥah sudah benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Namun Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum pertimbangan untuk memutuskan perkara. Kedua, analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg terdapat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini bahwa pembebanan hak tanggungan yang dalam khazanah hukum Islam disebut kafālah merupakan praktek muamalah yang dibolehkan dalam syariat Islam. Namun jika dilihat dari segi pengertian, rukun dan syarat dan pengaplikasian hak tanggungan yang sesuai dengan syariat Islam, hak tangunggan dipersamakan dan disebut juga dengan akad rahn atau dikategorikan dalam ruang lingkup akad rahn. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi nasabah hendaknya lebih memahami secara teliti sebelum melakukan transaksi pembiayaan dan dapat lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diperjanjikan supaya tidak terjadi sengketa yang berakhir dilelangkannya barang jaminan.